INDONESIA.  Law No.52 of 2009 on population growth and development of the family.

 

* * *

 

Pasal 21

 

(1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

 

a. usia ideal perkawinan;

 

b. usia ideal untuk melahirkan;

 

c. jumlah ideal anak;

 

d. jarak ideal kelahiran anak; dan

 

e. penyuluhan kesehatan reproduksi.

 

(2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

 

a. mengatur kehamilan yang diinginkan;

 

b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;

 

c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

 

d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan

 

e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

 

(3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

 

* * *

 

[The above provisions prohibit abortion as a part of family planning.]

 

 

Law No. 36 of 2009 on health. 

 

* * *

 

Pasal 75

 

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

 

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

 

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

 

Pasal 76

 

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

 

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

 

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

 

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

 

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

 

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

 

Pasal 77

 

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

* * *

 

[The above provisions prohibit abortion except in cases of threat to life, of genetic disease or congenital defects that cannot be repaired complicating life outside the womb, or of pregnancy due to rape causing psychological trauma.   Abortions must be preceded by counseling and can be performed only during the six weeks following the computed date of the women’s last period except in cases of medical emergency.  Abortions must be performed by health professionals with skills who have been authorized to do so.  The consent of the husband must be obtained except in cases of rape.  The Government must prevent and protect women from unsafe abortions.]